PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA UNJUK RASA DI POLDA JAWA TENGAH

Penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dalam kegiatan unjuk rasa merupakan instrumen krusial untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum ketertiban umum dan perlindungan hak konstitusional anak sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena keterlibatan 1.058 anak dalam aksi unjuk rasa anarkis di wilayah Polda Jawa Tengah yang menuntut perlakuan khusus sesuai prinsip the best interest of the child. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana unjuk rasa di Polda Jawa Tengah?, dan (2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana unjuk rasa di Polda Jawa Tengah dan bagaimana upaya mengatasinya?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung data sekunder melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukan Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Unjuk Rasa di Polda Jawa Tengah pada praktiknya dilaksanakan melalui transisi dari pendekatan keamanan awal yang diwarnai kelemahan prosedural menjadi pendekatan keadilan restoratif, dibuktikan dengan pengembalian mayoritas anak kepada orang tua dan keberhasilan diversi enam tersangka bersama Bapas. Sedangkan Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana unjuk rasa di Polda Jawa Tengah dan upaya mengatasinya meliputi karakter unjuk rasa massal yang diatasi teknologi visual, hambatan diversi dari korban yang diselesaikan melalui mediasi dialogis, provokasi sosiologis media sosial yang ditangani pembinaan PPA, serta dilema tekanan publik yang ditanggulangi melalui penyempurnaan SOP dan pengawasan
KPAI.