PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI DESA BUGEL KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA (KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 38/PID.SUS-TPK/2024/PN SMG)

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap stabilitas pemerintahan, kepercayaan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk korupsi yang mendapat perhatian serius adalah tindak pidana korupsi Dana Desa, mengingat Dana Desa merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa di Desa Bugel, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dengan menitikberatkan pada penerapan norma hukum, proses pembuktian, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan studi putusan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menilai kesesuaian penerapan hukum dengan tujuan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus, dengan tetap memperhatikan asas-asas umum hukum pidana. Majelis hakim menyatakan terdakwa selaku kepala desa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp145.087.055,00, dengan pembuktian dakwaan subsidiair. Putusan menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam penegakan hukum, terutama terkait pembuktian, lemahnya administrasi dan pengawasan keuangan desa, serta faktor sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan konsistensi aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya korupsi Dana Desa di masa mendatang.