ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN GAS AIR MATA OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Penggunaan gas air mata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan aksi unjuk rasa merupakan bentuk penggunaan kekuatan negara yang berimplikasi langsung pada pembatasan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan gas air mata oleh Kepolisian serta mengkaji proses pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia akibat penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penggunaan gas air mata telah diatur dalam kerangka penggunaan kekuatan yang bertahap, terbatas, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, dengan menempatkan gas air mata sebagai alat non-mematikan yang hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir. Pelanggaran terhadap prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan kehati-hatian berpotensi menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum yang bersifat berlapis, baik administratif, pidana, perdata, maupun pertanggungjawaban negara dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Mekanisme akuntabilitas dan pemulihan hak korban menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis.