IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN PEKALONGAN

Indonesia mengatur pendaftaran tanah secara komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka, serta mencakup pengukuran, pemetaan, dan pengumuman untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa. Perumusan masalah meliputi: (1) Bagaimana Pengaturan Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) Menuju Tertib Pertanahan ? (2) Bagaimana Kendala Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) Menuju Tertib Pertanahan Di Kabupaten Pekalongan ? (3) Bagaimana Peran Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Menuju Tertib Pertanahan Di Kabupaten Pekalongan ? Metode Penulisan menggunakan yuridis normatif, suatu Penulisan yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai data penunjang. Hasil Penulisan menunjukan bahwa: (1) Pengaturan Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Menuju Tertib Pertanahan menunjukkan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tertib pertanahan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan peraturan terkait. (2) Kendala Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) Menuju Tertib Pertanahan Di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa keterbatasan data awal seperti kurangnya peta dasar dan informasi kepemilikan tanah yang akurat, yang sering disebabkan oleh sejarah pertanahan yang kompleks di daerah pedesaan seperti Pekalongan, di mana banyak tanah belum terdaftar secara formal. (3) Peran Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) Menuju Tertib Pertanahan Di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa program ini memainkan fungsi krusial sebagai katalisator pembangunan pertanahan yang terintegrasi dan berkelanjutan. PTSL berperan sebagai mekanisme utama untuk mendaftarkan dan mensertifikasi tanah secara massal di tingkat desa, sehingga meningkatkan kepastian hukum kepemilikan tanah, mengurangi risiko sengketa, dan memberikan akses kredit yang lebih mudah bagi petani dan masyarakat lokal, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang bergantung pada sektor pertanian.