ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN OPERASIONAL TERMINAL BAYANGAN DI JI SUKUN BANYUMANIK SEMARANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (UU LLAJ)

Transportasi merupakan elemen vital dalam pembangunan nasional yang menghubungkan berbagai wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun penyelenggaraan transportasi di Indonesia telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menetapkan terminal sebagai simpul resmi perpindahan penumpang, dalam praktiknya muncul fenomena terminal bayangan yang beroperasi di luar ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran operasional terminal bayangan di Sukun Banyumanik Semarang dalam perspektif UU LLAJ, serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam penataan ruang dan peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang transportasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dokumentasi, dan telaah kepustakaan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran operasional terminal bayangan di Jalan Sukun Banyumanik Semarang menghadapi berbagai tantangan kompleks. Penegakan hukum dilaksanakan melalui tiga tahap yakni formulasi, aplikasi, dan eksekusi, dengan melibatkan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Polsek Semarang Barat, dan Satlantas. Namun, efektivitasnya terhambat oleh minimnyaterminal resmi yang strategis, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi, keterbatasan kewenangan Dishub, keterbatasan personel untuk pengawasan rutin, serta kebiasaan masyarakat yang lebih memilih terminal bayangan karena kemudahan akses. Kesimpulan penelitian ini bahwa penegakan hukum menghadapi berbagai kendala baik dari aspek kepatuhan pelaku seperti rendahnya kesadaran sopir, kendala teknis berupa minimnya infrastruktur terminal yang memadai, hambatan sosial yang berakar dari kebiasaan lama yang sulit diubah, serta tidak adanya tindak lanjut pasca penertiban.