PERAN INSPEKTORAT TERHADAP PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala tindakan penyelenggaraan negara termasuk pengelolaan keuangan harus didasarkan pada hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu tantangan terbesar dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam penanganan kasus korupsi, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat menjadi sangat vital, khususnya dalam membantu aparat penegak hukum membuktikan unsur kerugian negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. bagaimana pengaturan kewenangan Inspektorat dalam menetapkan kerugian negara; 2. bagaimana implementasi peran Inspektorat dalam mewujudkan good governance, serta 3. bagaimana mekanisme audit investigatif yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Inspektorat Daerah memiliki kewenangan atributif yang sah untuk melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, di mana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan berkedudukan sebagai alat bukti yang sah. Implementasi peran Inspektorat saat ini telah bertransformasi dari sekadar pengawas (watchdog) menjadi penjamin mutu (quality assurance) dan mitra konsultasi untuk mencegah korupsi sejak dini. Serta mekanisme penetapan kerugian negara dilakukan melalui audit investigatif yang berpedoman ketat pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) mulai dari tahap pra-perencanaan hingga pelaporan guna menjamin validitas pembuktian
dalam proses penyidikan.