PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANG

Transportasi di jalan merupakan salah satu modal yang dinamis dan mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan sehingga perlu diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batang dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menagani korban kecelakaan lalu lintas dan upaya mengatasinya ?.Metode yang dipakai dalam penelitian ini tipe penelitian hukum normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif ,sumber data sekunder dengan studi pustaka, sumber data primer studi lapangan melalui wawancara guide langsung dengan penyidik kecelakaan metode penyajian data kualitatif yaitu berupa uraian diskriptif sedangkan metode analisis data kualitatif . Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa kebijakan perumusan perlindungan hukum terhadap korban menurut Undang-Undang No.22 tahun 2009 dapat dilihat dari aspek perdata yaitu Pasal 227 ,Pasal 231 ,Pasal 233 , Pasal 235, Pasal 240 ,sedangkan aspek pidananya Pasal 310 , Pasal 311, dan Pasal 359 serta Pasal 360 KUH Pidana sudah sesuai dengan hak-hak korban dari si pelanggar kecelakaan lalu lintas. Namun dalam penerapan perlindungan hukumnya belum diterapkan sesuai dengan isi Pasaldikarenakan perumusannya atau sanksi pidana penjara dan atau denda terlalu tinggi mengakibatkan masyarakat dan aparat lebih memilih cara damai sesuai dengan akibat yang diderita.Kendala yang dihadapi antara lain minimnya saksi, lokasi kecelakaan yang sulit di jangkau,dan keterlambatan dalam mengevakuasi korban. Upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti penggunaan CCTV untuk mengumpulkan bukti, mengggunakan kendaraan khusus untuk menjangkau lokasi kecelakaan dan membentuk serta melatih tim respon cepat untuk melakukan penanganan pertama di lokasi kejadian kecelakaan. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain terkait kecelakaan lalu lintas dan bekerjama dengan PT. Jasa Raharja dalam mengurus admnistrasi serta pencairan dana asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas.