ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYAWAN PT JANGKAR MIRING INDONESIA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak karyawan PT Jangkar Miring Indonesia dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji kesesuaian implementasi regulasi dengan praktik lapangan di perusahaan dengan sekitar 60 karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jangkar Miring telah menerapkan prosedur PHK secara formal sesuai UU Cipta Kerja, meliputi pemberitahuan 14 hari, perundingan bipartit, dan pembayaran kompensasi (pesangon, uang diberikan masa kerja, uang penggantian hak). Namun terdapat kendala signifikan berupa kurangnya sosialisasi hak karyawan, keterbatasan akses pendampingan hukum, proses penyelesaian sengketa yang panjang, serta ketimpangan informasi antara manajemen dan karyawan. Analisis mendalam mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan implementasi praktis, di mana 40% karyawan belum memahami hak-haknya secara optimal. Kendala ini diperparah oleh minimalnya edukasi hukum dan komunikasi transparan selama proses PHK. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi reguler, penyediaan layanan bantuan hukum internal, pembentukan forum bipartit formal, serta kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mediasi yang lebih efektif. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan implementasi UU Cipta Kerja di UKM seperti PT Jangkar Miring agar perlindungan hak karyawan tidak hanya normatif tetapi juga substantif, menjaga keseimbangan kepentingan pengusaha dan pekerja dalam hubungan industrial.