PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (STUDI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DEMAK)

Penyediaan layanan kesehatan merupakan hak dasar warga binaan yang telah dijamin melalui Undang-Undang Pemasyarakatan. Namun, kondisi faktual Lapas dan Rutan di Indonesia masih jauh dari ideal. Banyak unit pelaksana teknis pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas (overcrowded), sehingga menimbulkan tantangan dalam pemenuhan berbagai hak bagi warga binaan. Rutan Kelas IIB Demak menjadikan pemenuhan hak warga binaan sebagai prioritas utama pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan Rutan Kelas IIB Demak untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, yakni metode yang menitikberatkan pada kajian ilmu hukum dan analisis terhadap norma atau ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak kesehatan di Rutan Kelas IIB Demak masih belum optimal. Meskipun telah tersedia fasilitas seperti ruang poliklinik, struktur organisasi klinik, alokasi anggaran obat-obatan dan peralatan medis, serta adanya kerja sama dengan dokter Puskesmas Demak III dan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama yang dihadapi meliputi jumlah warga binaan yang melampaui kapasitas, ruang poliklinik yang terbatas, kurangnya tenaga kesehatan, serta tingginya biaya perawatan di luar rutan. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut antara lain memperkuat kerja sama dengan Puskesmas Demak 3 dan melakukan rujukan bagi warga binaan ke RSUD Demak sesuai kebutuhan medis mereka