TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LAPAS KELAS I SEMARANG

Perlindungan hak narapidana penyandang disabilitas tidak berhenti sebagai norma “ideal” dalam peraturan perundang-undangan, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik layanan pemasyarakatan sehari-hari. Dalam konteks lapas yang cenderung menghadapi beban penghuni tinggi dan keterbatasan sumber daya, kelompok penyandang disabilitas memiliki kerentanan berlapis: mereka berisiko mengalami hambatan akses terhadap layanan kesehatan, pembinaan, informasi, serta prosedur administratif dan pengaduan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas I Semarang, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian yang didapatkan adalah (1) Pengaturan hukum perlindungan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas I Semarang pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang memadai melalui instrumen hukum nasional. (2) Implementasi perlindungan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas I Semarang telah mulai diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan alat bantu yang mendukung aksesibilitas, seperti kursi roda, walker/alat bantu jalan, tongkat, ram/akses jalan, pegangan (handrail), serta toilet dengan penanda aksesibilitas dan komponen pendukung. Upaya ini menunjukkan adanya ikhtiar institusional untuk mengikuti arah pedoman ULD dan memastikan akses layanan pemasyarakatan bagi warga binaan penyandang disabilitas.