PERAN HUMAS POLRES REMBANG DALAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Perkembangan media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap pola komunikasi publik, termasuk dalam konteks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Humas Polres Rembang dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik serta upayanya dalam menangani dan mencegah timbulnya provokasi di media sosial yang berpotensi mengganggu kamtibmas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada teori tentang peranan organisasi, teori komunikasi publik, dan teori komunikasi krisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Polres Rembang menjalankan lima peran utama, yaitu sebagai mediator informasi, pelaksana keterbukaan informasi publik, pengendali krisis informasi, pengelola opini publik, dan pembangun citra institusi. Kelima peran tersebut berjalan saling melengkapi dalam mendukung penyelenggaraan komunikasi publik kepolisian. Dalam menghadapi provokasi di media sosial, Humas Polres Rembang menerapkan tiga pendekatan, yaitu preventif melalui monitoring konten, edukatif melalui literasi digital, serta represif melalui penegakan hukum berbasis media sosial. Upaya tersebut terbukti efektif dalam meredam potensi gangguan kamtibmas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Kesimpulan bahwa peran dan upaya Humas Polres Rembang memiliki kontribusi strategis dalam pemeliharaan kamtibmas di era digital. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi pemantauan digital untuk menghadapi tantangan arus informasi yang semakin cepat.