TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH ORANG TERDEKAT (Studi kasus Putusan PN Semarang Nomor 11/Pie.Sus/2023/PN Smg)

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai hak asasi anak sebagai kelompok rentan yang wajib memperoleh perlindungan khusus dari negara. Dalam praktik peradilan pidana, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang terdekat seperti orang tua atau wali, masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dalam aspek pemidanaan pelaku maupun pemenuhan hak korban, khususnya melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta mengkaji penerapan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif- analitis. Studi kasus yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Smg. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk memperkuat analisis dan penafsiran hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta mulai mengakomodasi hak korban melalui perintah pembayaran restitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penegakan hukum telah mengarah pada perlindungan anak dan keadilan substantif, masih diperlukan penguatan mekanisme restitusi dan sinergi antarinstansi agar prinsip best interest of the child dapat terwujud secara optimal.