PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN KETERANGAN DALAM AKTA OTENTIK DI POLRES SEMARANG

Tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam suatu akta otentik diatur dalam ketentuan Pasal 266 KUHP. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan keterangan dalam akta otentik di Polres Semarang? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi Polres Semarang dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan keterangan dalam akta otentik?Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (normative legal research). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah hukum hukum dan memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan keterangan dalam akta otentik di Polres Semarang dilakukan dengan melakukan analisis unsur-unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP. Hambatan yang dihadapi Polres Semarang dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan keterangan dalam akta otentik berdasarkan surat aduan yang dilayangkan oleh Direktur Utama PT AJS pada tanggal 8 Juli 2025, antara lain: Domisili pengadu yang jauh, Saksi-saksi yang tidak diketahui keberadaannya.