Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Kredit Fiktif PT BJB Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta menilai kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana pencucian uang apabila dikaitkan dengan tindak pidana asal berupa korupsi kredit fiktif, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus (case approach), yang didukung oleh analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan,
serta doktrin hukum pidana dan pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Pasal 3 UU TPPU secara tepat dan substansial, baik dalam konstruksi unsur delik maupun dalam memahami pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (follow-up crime) yang bertumpu pada tindak pidana asal korupsi. Pemenuhan unsur-unsur delik dibuktikan melalui rangkaian perbuatan aktif terdakwa berupa penempatan, pemindahan, dan pembelanjaan dana hasil kredit fiktif melalui rekening pihak ketiga dan penguasaan aset, yang secara objektif menunjukkan adanya tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Selain itu, keterlibatan langsung terdakwa dalam tindak pidana asal memperkuat unsur pengetahuan mengenai asal-usul dana serta menegaskan hubungan kausal dan fungsional antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU. Putusan a quo mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemutusan manfaat ekonomi kejahatan, sehingga sejalan dengan tujuan pembentukan rezim anti pencucian uang dan perkembangan kebijakan hukum pidana modern di Indonesia.