AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI TERHADAP PENETAPAN NOMOR 828/Pdt.G/2025/PA.Smg)

Perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap pembagian harta Bersama. Permasalahan ini sering memicu sengketa akibat ketidakjelasan batas antara harta bawaan dan harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum harta bersama akibat perceraian, akibat hukum perceraian terhadap pembagian harta bersama, serta pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 828/Pdt.G/2025/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang. Kajian ini menggunakan teori harta benda dalam perkawinan dan asas keadilan dalam hukum keluarga sebagai landasan analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan spesifikasi deskriptif analitis.data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Khususnya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim menetapkan pembagian harta Bersama secara proporsional sebesar 50:50 berdasarkan waktu perolehan harta selama perkawinan, meskipun terdapat percampuran dengan harta bawaan dan perbedaan kontribusi para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kepastian hukum, namun masih memerlukan penguatan dalam pengakuan kontribusi non-ekonomi guna mewujudkan keadilan susbtanstif.