ANALISIS NORMATIF HAK KONSUMEN ATAS GARANSI DAN RETUR BARANG DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999

Perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan, namun memunculkan persoalan hukum terkait perlindungan konsumen, khususnya mengenai hak atas garansi dan retur barang. Konsumen kerap berada pada posisi yang lemah akibat asimetri informasi, keterbatasan akses pembuktian, serta praktik pelaku usaha yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak konsumen atas garansi dan retur barang diinterpretasikan secara normatif dalam transaksi e-commerce menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta mengetahui hambatan penerapan hak konsumen atas garansi dan retur barang dalam tranksaksi e-commerce menurut undang-undang No. 8 tahun 1999 dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak konsumen atas garansi dan retur barang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya melalui Pasal 4, Pasal 7, Pasal 19, Pasal 24, dan Pasal 25, serta diperkuat oleh regulasi turunan seperti PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Namun, dalam praktik e-commerce, penerapan hak tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya penegakan hukum, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antara penjual dan platform marketplace, serta rendahnya literasi hukum konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi yang adaptif terhadap karakteristik transaksi digital, peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan platform e-commerce, serta edukasi hukum yang berkelanjutan bagi konsumen guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan di era ekonomi digital.