KEDUDUKAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Kedudukan rekam medis elektronik sebagai alat bukti hukum dalam system peradilan di Indonesia dibutuhkan karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Permenkes mengatur RME sebagai data elektronik yang sah untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi medis, mendukung penegakan hukum dalam kasus malpraktik medis, meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan, serta menjamin perlindungan data pasien dalam era digital. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, salah satunya melalui penerapan Rekam Medis Elektronik (RME). RME diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta keamanan data pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan RME sebagai alat bukti hukum serta menganalisis posisi yuridisnya dalam sistem peradilan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif,RME telah diakui sebagai alat bukti dalam system peradilan di Indonesia yang sah melalui Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedudukan dan kekuatan pembuktian RME sebagai alat bukti di dalam sistem peradilan menurut KUHAP (Pasal 184) adalah sebagai alat bukti surat dan sebagai alat bukti petunjuk. Penerapan RME sebagai alat bukti hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait keamanan data, tantangan hukum dan legalitas, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dan implementasinya. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas lembaga peradilan dalam memahami dan mengelola bukti digital, guna memastikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak dalam sengketa medis