PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK MEDIS (Studi Kasus Putusan Pra Peradilan dr. Robot Setiadi Leo No:3/Pid.Prap/2018/PnTjk)

Untuk dapat memelihara kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai sarana, salah satu sarana tersebut adalah dokter. Seorang dokter dalam menjalankan profesinya harus di dasarkan pada Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004. Secara humanistik, dokter sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kelalaian dan kealpaan bahkan kesengajaan. Terlepas dari kelalaian, kealpaan dan bisa jadi kesengajaan dari seorang dokter, dokter juga harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti pasien atau keluarga pasien dalam membela haknya, karena bisa jadi dalam suatu proses pelayan medis bukan dokternya yang menjadi penyebab memburuknya atau meninggalnya pasien, akan tetapi ini juga dapat di karenakan faktor lain. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu jenis penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor: 3/Pid.Prap/2018/PnTjk adalah tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yakni adanya Standard Operational Procedure (SOP) mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Dengan demikian tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Keputusan hakim ini sudah sesuai dengan dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesinya dan berhadapan dengan hukum karena terjadi dugaan malpraktek terdapat dalam Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran