ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN YANG BERDAMPAK PADA KETAHANAN PANGAN

Alih fungsi lahan pertanian yang ada di Kabupaten Blora menunjukkan adanya pengurangan dari tahun ke tahun, jika dibiarkan tanpa adanya pengawasan atau kontrol dari pemerintah melalui hukum dan lembaga pemerintah akan menyebabkan terjadinya krisis ketahanan pangan yang berkelanjutan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan dengan pelaksanaan alih fungsi lahan, apa yang menjadi penyebab adanya alih fungsi lahan sehingga akan berdampak pada ketahanan pangan dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya alih fungsi lahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan menggunakan sumber hukum/data yaitu bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum/data dilakukan secara kualitatif, komprehensif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peralihan fungsi lahan pertanian di Kabupaten Blora dapat terjadi karena adanya pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum
dan perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian karena kehendak pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Peralihan fungsi lahan tentu memperhatikan beberpa aturan atau regulasi yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah diantaranya, Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten BloraNomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dampak alih fungsi lahan di Kabupaten Blora dari tahun ke tahun mengalami kemunduran terhadap hasil produksi padi dan palawija lainnya, sehingga perlu adanya pengawasan dari Dinas Pertanian setempat. Faktor- faktor yang mempengaruhi ahli fungsi lahan di Kabupaten Blora disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, ubanisasi tenaga kerja, pertumbuhan industri, rencana tata ruang yang mengakomodasi strategi pengembangan metropolitan serta belum adanya rencana tata ruang yang berkekuatan hukum baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Upaya pengendalian alih fungsi lahan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan mekanisme perubahan penggunaan tanah, melakukan peningkatan dan penyuluhan serta ketrampilan terhadap penggarap lahan pertanian. Selain itu, pengawasan terhadap perubahan penggunaan tanah atau alih fungsi lahan juga terus dilakukan dilaksanakan dengan kolaborasi dengan dinas terkait seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan Dinas Pertanian serta solusi yang sudah dilaksanakan oleh pihak desa adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang lanjut usia