EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SEMARANG

Penguasaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah menjadi salah satu tantangan utama dalam tata kelola pertanahan nasional. Menyikapi persoalan tersebut, Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagai upaya untuk menertibkan penggunaan tanah secara lebih optimal dan berkelanjutan. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi peraturan tersebut, khususnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Semarang.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, masyarakat setempat, dan pemilik tanah di kawasan yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta benturan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat lokal.Meskipun demikian, terdapat beberapa contoh penerapan yang berhasil, di mana regulasi ini mampu mendorong penertiban lahan melalui mediasi dan penyelesaian sengketa secara partisipatif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan, sekaligus mendorong pelibatan masyarakat dalam pengelolaan tanah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan tidak hanya memperkaya wacana akademik di bidang hukum pertanahan, tetapi juga menjadi referensi praktis bagi para pengambil kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan