PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN AKIBAT PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG NOMOR 56/Pid.B/2022/PN MGG)

Persoalan muncul ketika Majelis Hakim tidak menjelaskan terkait kedudukan akta autentik yang dipalsukan tanda tangannya, juga perlidungan klien yang aktanya dipalsukan. Rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana kedudukan akta autentik yang dipalsukan oleh Notaris/PPAT ?, 2) Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg ?, 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap klien akibat pemalsuan Akta Autentik oleh Notaris/PPAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg) ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis . Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik penggumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan merangkum data melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Akta autentik yang dipalsukan oleh Notaris/PPAT pada dasarnya kehilangan kekuatan hukumnya dan tidak dapat lagi dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Hal ini disebabkan karena akta tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu akta autentik, yaitu dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dengan mengikuti prosedur yang benar. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg, Dalam putusan ini, hakim secara cermat menganalisis fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti membuat akta-akta palsu dengan memalsukan tanda tangan dan stempel notaris lain, dengan tujuan agar akta-akta tersebut dapat digunakan seolah-olah asli dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perlindungan Hukum Terhadap Klien Akibat Pemalsuan Akta Autentik Oleh Notaris/PPAT memiliki beberapa jalur perlindungan hukum yaitu : melalui jalur pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris, laporan pidana dan melalui jalur perdata.