Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Rumah KPR (Take Over Credit) Dengan Akta Dibawah Tangan (Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN.Unr)

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dapat mengatasi permasalahan kebutuhan perumahan akan tetapi juga memiliki permasalahan hukum jika terjadi peralihan kepemilikan rumah yang masih dalam masa KPR kepada pihak lain (take over credit) tanpa melibatkan pihak Notaris maupun Bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum akta jual beli rumah KPR yang dibuat dibawah tangan pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN. Unr, untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sengketa perjanjian jual beli rumah KPR dibawah tangan pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN. Unr, dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Pembeli dalam jual beli rumah KPR (take over credit) dengan akta dibawah tangan pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN. Unr. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, setelah data terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk tinjauan yuridis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kekuatan hukum akta jual beli rumah KPR yang dibuat dibawah tangan pada putusan nomor 24/Pdt.G/2023/PN. Unr. adalah sah, sesuai Pasal 1875 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik karena tidak ada yang menyangkal perjanjian tersebut. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sengketa perjanjian jual beli rumah KPR dibawah tangan pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN. Unr telah sesuai dengan KUHPerdata, Hukum Acara Perdata, dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perlindungan hukum terhadap Penggugat selaku Pembeli pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN. Unr adalah perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.