PENDAFTARAN PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN TIDAK DIKETAHUI KEBERADAAN PEMEGANG HAKNYA (Studi Kasus Nomor : 123/Pdt.G/2024/PN Unr)

Tanah merupakan sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi manusia, sehingga menjadi kebutuhan masyarakat yang mendasar. Dengan berlakunya pasal 37 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, jual beli merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang harus dilakukan dihadapan PPAT dan dibuatkan Akta secara sah. Salah satu kasus peralihan hak atas tanah adalah pada Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PN. Unr dimana pihak pembeli telah memegang sertifikat HGB selama bertahun-tahun dan telah menguasai objek tersebut, tetapi tidak bisa digunakan untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pendaftaran Peralihan Hak Guna Bangunan Tidak Diketahui Keberadaan Pemegang Haknya putusan Nomor: 123/Pdt.G/2024/PN Unr? 2) Bagaimana dasar pertimbanagn hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 123/Pdt.G/2024/PN Unr? 3) Bagaimana Akibat hukum dari Putusan Nomor: 123/Pdt.G/2024/PN Unr? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data Sekunder, metode analisis data dengan menggunakan analisis kualiatif, berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Peralihan hak atas yang tidak diketahui keberadaan pemegang haknya, harus mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu. 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan No. 123/Pdt.G/2024/PN. Unr bahwa pembeli atau penggugat telah beriktikat baik membayar SPPT PBB secara rutin dan telah mengausai tanah lebih dari 20 tahun. 3) Akibat hukum dalam hal ini hakim memberikan izin untuk melakukan balik nama.. Hakim menggunakan pasal 37 ayat 2 PP No. 24/1997 dan pasal 834 KUHPerdata sebagai Kekuatan Hukum, menerima gugatan dan memberikan kepastian hukum terhadap penggugat.