PERAN PENGADILAN DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Nomor: 141/Pdt.P/2023/PN Yyk dan Nomor: 08/Pdt.P/2013/PN.Ung)

Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam prakteknya masih sering ditemui adanya penetapan permohonan izin perkawinan beda agama, diantaranya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Ungaran. Perumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosedur perkawinan beda agama di Indonesia? 2) Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Ungaran? 3) Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama? Metode pendekatan yang digunakan Yuridis Normatif. Spesifikasi yang digunakan deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan analisa normatif kualitatif. Hasil penelitian ini: 1) Prosedur Perkawinan beda agama di Indonesia dapat ditempuh dengan melakukan perkawinan menurut hukum agama, mengajukan permohonon izin ke Pengadilan Negeri dan melakukan pencatatan di dinas pencatatan sipil serta dapat melakukan perkawinan diluar negeri. 2) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah karena tidak ada UU yang mengatur secara tegas perkawinan beda agama. Sedangkan pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan izin perkawinan beda agama adalah Pasal 2 (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. (3) Akibat Hukum perkawinan beda agama, status perkawinan sah apabila perkawinan telah dicatatkan, kedudukan dan status anak dianggap anak sah serta anak tersebut mewaris atas harta orang tuanya.