PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM PENYIDIKAN DI POLRESTABES SEMARANG

Meningkatnya penggunaan internet di Indonesia beriringan dengan maraknya tindak pidana penipuan online yang memanfaatkan media elektronik, sehingga aspek pembuktian khususnya terkait alat bukti elektronik menjadi isu sentral dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini membahas: (1) kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (2) penerapan pembuktian alat bukti elektronik dalam tahap penyidikan tindak pidana penipuan online, serta (3) problematika yang dihadapi penyidik dalam pembuktian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Untuk memperkuat analisis normatif tersebut, penelitian ini didukung data lapangan berupa wawancara dengan penyidik Polrestabes Semarang sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti dalam pembuktian pidana berdasarkan Pasal 5 UU ITE, sepanjang memenuhi syarat dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik penyidikan, alat bukti elektronik umumnya dikombinasikan dengan alat bukti lain untuk memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti yang sah serta membangun keyakinan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Problematika utama pembuktian meliputi kesulitan pelacakan identitas pelaku akibat anonimitas dan penggunaan identitas palsu, volatilitas bukti digital yang mudah dihapus atau dimanipulasi, keterbatasan kompetensi digital forensik dan sarana prasarana pendukung, serta ketergantungan pada akses data pihak ketiga yang tidak selalu cepat dan optimal