TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA JIKA TIDAK DIDAFTARKAN

Pemberian jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Indonesia seringkali tidak diikuti oleh kewajiban pendaftaran yang diatur pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketidakpatuhan pendaftaran ini menimbulkan keraguan hukum tentang perlindungan hak kreditur, terutama jika debitur gagal membayar atau wanprestasi. Hal ini juga menyebabkan ketidakpastian tentang status jaminan fidusia dimata hukum terutama terhadap pihak ketiga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang dimiliki oleh kreditur yang menerima jaminan fidusia tetapi tidak didaftarkan, untuk mengetahui faktor penyebab tidak didaftarkannya jaminan fidusia, dan untuk mengetahui akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Untuk pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tetap sah secara perdata sebagai perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur. Jaminan fidusia tidak akan lahir apabila tidak adanya perjanjian utang-piutang atau perjanjian pokok. Jaminan fidusia juga dapat berfungsi sebagai alat bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang debitur jika lalai dalam membayar kewajibannya. Meskipun kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia akan kehilangan hak prioritas dan kemudahan eksekusi jika debitur wanprestasi, maka dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia harus melalui gugatan wanprestasi di pengadilan yang membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi kreditur.