TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA OUTSOURCING ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA DAN PEMBERI KERJA BERDASARKAN KUHPERDATA

Praktik outsourcing yang berkembang pesat mendorong terbentuknya perjanjian kerja sama antara perusahaan penyedia jasa dan pemberi kerja yang tunduk pada KUHPerdata, namun dalam praktiknya masih menimbulkan permasalahan berupa ketidakjelasan keabsahan perjanjian, ketidakseimbangan klausul, dan lemahnya perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama outsourcing merupakan perjanjian innominaat berdasarkan Buku III KUHPerdata yang keabsahannya ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, namun rentan mengandung cacat kehendak akibat paksaan ekonomi dan perumusan objek yang tidak spesifik. Perlindungan hukum diwujudkan secara preventif melalui penyusunan perjanjian yang cermat dengan keterlibatan notaris, dan secara represif melalui tuntutan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243–1246 KUHPerdata serta penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun litigasi