PERANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH UNTUK PENATAAN KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN SEMARANG

Salah satu tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang adalah menyelenggarakan Konsolidasi Tanah guna menata kawasan kumuh, pada tahun 2024 dilakukan Konsolidasi Tanah di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur. Kelurahan Susukan merupakan permukiman kumuh dengan tata ruang padat, infrastruktur jalan yang belum memadai, serta banyaknya permasalahan administrasi pertanahan seperti sertifikat yang belum dibalik nama atau masih berupa buku C desa. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah untuk Penataan Kawasan kumuh di Desa Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang? 2. Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah untuk Penataan Kawasan kumuh di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan Pemerintah Desa Susukan serta observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yaitu menjalankan peran vital melalui tahapan teknis dan administrasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengukuran, pemetaan, dan identifikasi), pembangunan infrastruktur berkolaborasi dengan pemerintah daerah, hingga pengawasan. Program ini berhasil menata kembali penguasaan dan penggunaan tanah masyarakat, menyediakan tanah untuk fasilitas umum tanpa ganti rugi uang melalui partisipasi aktif warga, serta memberikan kepastian hukum melalui penerbitan sertifikat hasil konsolidasi tanah. (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam Konsolidasi Tanah meliputi hambatan administratif pertanahan upaya mengatasinya yaitu mediasi intensif untuk menjamin partisipasi sukarela masyarakat dalam melepaskan sebagian tanahnya untuk kepentingan umum.